TUHAN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB PADA KEDAMAIAN BUMI

Kasus penembakan Nasrudin Zulkarnain, direktur anak perusahaan PT Putra Rajawali Banjaran menjadi tetenger kita semua. Bagaimana cara-cara kekerasan semakin mendarah daging untuk memecahkan masalah antar individu di tanah air di semua kalangan, baik kalangan elite maupun kalangan sandal jepit. Semakin jauhlah kita dari kata damai karena masih ada ketidakadilan dan penindasan Hak Asasi Manusia……

“If there is some corner of the world which has remained peaceful, but with a peace based on injustices-the peace of a swamp with rotten matter fermenting in its depths-we may be sure that peace is false” (Spiral of Violence, Helder Camara)

Helder Camara, adalah pejuang anti kekerasan. Dia mengungkapkan meski tidak ada perang, namun bila ketidakadilan dan penindasan merajalela, itu bukan damai sejati. Keadaan itu digambarkan sebagai air rawa yang permukaannya tenang, namun di bawahnya menyimpan barang busuk. Tidak bisa kita pungkiri bahwa saat ini suasana damai menjadi harga yang mahal. Sebab damai sejati membutuhkan situasi yang bebas dari ketidakadilan yang masih terjadi di mana-mana dan penindasan yang menghampiri kita dalam hidup sehari-hari.

Adalah Nabi Isa AS, nabi pejuang yang luar biasa menegakkan kedamaian tanpa cara kekerasan. Jauh sebelum Gandhi lahir, dia sudah menjadi tonggal sejarah untuk menegakkan bagaimana manusia bisa berjuang menegakkan kedamaian tanpa harus berdarah-darah untuk menghapus ketidakadilan.

Isa putera Maryam, lahir semasa Kaisar Agustus memerintah yang terkenal dengan kebijakan politik Pax Romana. Kaisar ambisius itu melakukan ekspansi besar-besaran dan agresi militer ke Timur dan Barat sehingga saat meninggal, daerah kekuasaannya seluas 3.340.000 mil persegi atau lebih luas dari Amerika Serikat. Karena penaklukannya itu, memang tidak ada perang selama 200 tahun. Kemakmuran, ketertiban, dan stabilitas nasional yang begitu lama belum ada tandingannya dalam sejarah. Namun, keadaan damai itu tidak ditopang moralitas elite politik dan keadilan bagi kaum tertindas. Akhirnya Pax Romana rapuh, digerogoti dari dalam, dan bubar sendiri. Demikian dalam kata- kata sejarawan Will Durant . Damai tetapi gersang adalah kata lain untuk damai di atas imoralitas, penindasan, dan eksploitasi.

Epictetus, seorang filsuf Stoa, melukiskan Pax Romana, “meski kaisar bisa memberikan damai tanpa perang di darat dan di laut, ia tidak mampu memberikan damai tanpa hawa nafsu, dukacita, dan rasa iri. Ia tidak mampu memberikan damai di hati, yang dirindukan manusia lebih daripada damai secara lahiriah.” Damai adalah dambaan manusia kapan dan di mana pun. Damai adalah situasi dimana manusia mampu mengendalikan hawa nafsu yang berkobar-kobar. Karenanya, manusia harus menegakkan akal sehat.

Itulah Makna Idul Fitri, yaitu setelah manusia digembleng untuk mampu mengendalikan hawa nafsu dan oleh karenanya dia kembali di jalan yang benar. Dalam konteks menegakkan kedamaian ala Pax Romana, kata Durant, dibangun di atas ambisi dan kejahatan politik, oligarki untuk kepentingan sendiri atau kelompok, korupsi, kekerasan, eksploitasi, agama yang tidak berpihak pada kemanusiaan.

Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana dengan kedamaian yang harus diciptakan dengan semena-mena? Misalnya mengembuskan isu axis of evil, menjalankan politik agresif atas Irak, dan tetap menutup mata atas ketidakadilan di Timur Tengah seperti yang dijalankan oleh Amerika Serikat?…. Di tanah air…agaknya, kedamaian masih menjadi barang yang mahal. Eskalasi kekerasan horizontal di dalam aras warga sipil semakin meningkat meskipun rezim Orde Baru sudah runtuh dan militer sudah terdepolitisasi. Teror bom menjadi gejala anarki sosial yang semakin biasa. Tinggal menunggu waktu lagi kapan Bom-bom meledak setelah bom Bali, Makassar dan seterusnya.

Kekhusyukan umat beragama untuk merayakan hari-hari besar agama terganggu karena ancaman ledakan-ledakan bom. Korban jiwa, luka, dan cacat seumur hidup tidak dapat diganti dengan materi. Kerugian materi juga tak terhitung banyaknya. Semua itu menyisakan tanda tanya. Pasti ada masalah serius dengan etika hidup bersama dari bangsa yang sedang menjalani masa peralihan. Dulu terkungkung, kini relatif bebas. Namun kebebasan itu belum membebaskan bangsa ini dari teror kekerasan. Sebagian kita belum menghayati makna kehadiran sesama sebagai subyek yang harus dihormati, sebab menjadikan sesama sebagai korban kekerasan hanya menurunkan derajatnya menjadi obyek.

Gabriel Marcel (1889-1973), filsuf eksistensialis Perancis, memandang amat penting penghayatan kehadiran sesama (présence) sebagai jalan menghayati kehadiran Ada. Intersubyektivitas menjadi inti filsafat Marcel guna menghayati misteri Ada di mana TUHAN adalah ADA DARI SEGALA ADA. Segala klaim yang mengatasnamakan agama atau TUHAN menjadi kosong saat kehadiran sesama yang kasatmata itu direduksi menjadi obyek.

Bagi Marcel, ESSE adalah CO ESSE. Kehadiran TUHAN, MANUSIA DAN ALAM harus menjadi obyek cinta dan segala bentuk tindakan yang positif. Bila tidak, cepat atau lambat sesama akan direduksi menjadi obyek yang pada gilirannya mudah DIMANIPULASI menjadi sasaran kekerasan, diskriminasi SARA, diskriminasi jender, pelecehan seksual. Kemunduran etika hidup bersama menggejala ketika sesama hanya dipandang dan diperlakukan sebagai obyek belaka. Perjumpaan antarpribadi yang menyapa dan mengasihi sesama sesuai martabatnya (RENCONTRE) tidak terjadi. Sebaliknya, dengan bahasa kekerasan seseorang menempatkan diri sebagai pelakunya dan orang lain sebagai korban.

Setelah selama beberapa tahun terakhir ini konflik di Indonesia dalam ekskalasi yang besar sebenarnya sudah menurun. Terakhir di Aceh yang menewaskan lebih dari 4.000 orang. Kita semua patut bersyukur atas Kesepakatan Penghentian Permusuhan itu. Momentum kesepakatan damai itu akhirnya ditindaklanjuti dengan kebijakan politik proeksistensi. Hak-hak politik mantan anggota atau petinggi GAM harus dipulihkan dan mereka dilibatkan secara aktif dalam pembangunan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Kesepakatan damai harus segera diisi keadilan sosial sebab pada dasarnya konflik di daera adalah tidak lain buah kekecewaan daerah terhadap ketidakadilan pemerintah pusat. Kalau tidak, seperti kata Camara di atas, keadilan yang didasarkan pada ketidakadilan akan berbuah REKONSILIASI PALSU. Keadilan merupakan prasyarat mutlak damai sejati. Harus diakui, agresivitas masyarakat sipil di Tanah Air sebagian dikarenakan keadilan yang jauh dari adil. Adil untuk satu pihak, tetapi amat tidak adil untuk pihak lain. Bila damai di Aceh bisa terwujud, harus diteruskan dengan damai di Papua, Poso, Ambon, Kalbar, Kalteng, dan di tempat-tempat lain. Damai di seluruh Tanah Air seharusnya bukan utopia Mencermati berbagai tragedi kemanusiaan jujur harus diakui, kita semua gagal mempromosikan etika proeksistensi. Tidak hanya pemerintah yang bertanggungjawab melainkan kita semua. Eskalasi kekerasan ini merupakan cermin merosotnya etika kehidupan berbangsa rakyat Indonesia. Ini tanggung jawab kita semua. MAKA, KEDAMAIAN BUKAN TANGGUNGJAWAB TUHAN SANG PENCIPTA ALAM SEMESTA!

SALAM DAMAI SELALU DAN PANTA RHEI…

Wong Alus